Bupati Cirebon, H. Imron Resmikan Sekretariat TAPPD

KABUPATEN CIREBON - Bupati Cirebon, Imron, meresmikan kantor sekretariat Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAPPD) Kabupaten Cirebon, Selasa (22/3/2022). Sekretariat tersebut bertempat di gedung Setda Pemkab Cirebon. Menurut Imron, diresmikannya kantor sekretariat TAPPD tersebut, supaya mempercepat akses koordinasi semua SKPD dengan TAPPD.

"Kalau kantornya di Pendopo kan lebih jauh. Kenapa saya beri tempat di lingkungan Pemkab Cirebon, ya karena supaya mempercepat akses koordinasi antara SKPD dengan TAPPD, " ungkap Imron.

Baca juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Ruang Terbuka Publik Parapat dan Tol Binjai-Stabat

Menurutnya, tugas dan fungsi TAPPD sebetulnya sudah sangat jelas, mereka memberikan informasi dan laporan kepada Bupati. Hal itu berkaitan dengan kinerja dan jalannya semua SKPD dalam hal penyerapan anggaran, termasuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.

"TAPPD itu memberikan saran dan masukan kepada saya. Mereka juga bertugas mengambil anggaran, baik dari pusat maupun provinsi. Jadi tugas dan fungsinya sudah jelas. Mereka memberikan masukan ke saya, dan saya yang memutuskan, " jelasnya.

Baca juga: Pembahasan Pembangunan, Wakil Ketua DPD RI Bidang II Beserta Rombongan Kunjungi Kalteng

Bupati mencontohkan, selama ini sudah banyak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon. Kalau saja birokrasinya lama, maka TAPPD bisa memberikan masukan agar birokrasi bisa dipercepat. Jangan sampai, investor yang sudah semangat, malah balik kanan dan tidak jadi menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon.

"TAPPD itu bisa memberikan masukan ke dinas terkait, kenapa misalnya birokrasi dalam investasi bisa lama. Nah saya bisa mempercepat dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi tugas dan fungsi TAPPD harus sesuai dengan koridor, " ucapnya.

Baca juga: PPKM Diperpanjang Hingga 17 Januari 2022

Sementara itu, Sekretaris TAPPD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia menegaskan, tugas dan fungsi TAPPD memang membantu tercapainya visi misi bupati. Salah satunya, membantu SKPD-SKPD melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Jangan sampai, anggaran yang sudah diberikan pusat, malah tidak terserap oleh SKPD itu sendiri.

"Fungsi kami tidak tumpang tindih, tidak juga ikut campur masalah SKPD yang ada saat ini. Kami hanya ikut mengawasi, memberikan saran atau juga membantu berkoordinasi dengan pusat. Intinya, kami dibentuk untuk membantu tercapainya visi misi bupati, " tukasnya. (Subekti)

Baca juga: Terkait PT KSS, Ombudsman Kalteng Terima Perwakilan Masyarakat Mandomai