Oknum Operator SDN 1 Bagodua Diduga Lakukan Pungli

KABUPATEN CIREBON - Pendidikan adalah salah satu ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25/2009. Karena itu guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengemban tugas sebagai pelayan publik di lembaga pendidikan (sekolah dengan berbagai tingkatan). keberadaan guru itu sendiri adalah pemberi jasa publik kepada peserta didik. Pengertian Guru dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengembangkan peserta didik pada pendidikan dasar pendidikan dan pendidikan formal pendidikan menengah.

Selanjutnya hal ini berbeda dengan Sekolah Dasar Negeri 1 Bangodua Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon yang diduga Oknum Operator SD yang berinisial S, diduga lakukan pungutan liar terhadap Wali Murid. Berdasar dengan Permendikbud no 44 tahun 2012 tentang aturan sumbangan sekolah. Undang undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Baca juga: Kabid Humas Polda Jabar : Pelapor Dugaan Korupsi APBDes adalah Ketua BPD Desa Citemu Bukan Nurhayati

Menurut keterangan dari Wali Murid saudara Didi mengatakan, bahwa oknum operator sekolah dasar Negeri (SDN) 1 Bangodua meminta uang sebesar Rp 150.000, - kepada wali murid dengan rincian untuk pendaftaran masuk SMPN Rp 100.000, - dan Rp 50 ribu untuk biaya denda Studytour yang batal yang tanpa ada kejelasan musyawarah.

Pemerintah telah melarang adanya pungutan di Sekolah Dasar yang dibebankan kepada anak didik maupun kepada orang tua Wali murid. Namun para guru tetap melakukan pungutan yang dibebankan kepada anak didiknya.

Baca juga: Diduga Kesetrum Alat Pencari Ikan, Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Warga

"Tindakan pungutan uang tersebut diduga kuat telah melanggar UU.No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan melanggar Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1990 tentang pendidikan Dasar serta melanggar Permendikbud nomor 44 tahun 2012 dalam pasal 9 ayat 1 menyebutkan satuan Pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya untuk pendidikan, ” tegas Didi.

Didi berharap kepada Bupati Cirebon, agar mendengar keluhan para orang tua wali murid SDN di Kabupaten Cirebon."Bupati Cirebon dapat bertindak tegas kepada para Operator dan guru-guru yang nakal, yang berani melanggar Undang-Undang dan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, " pungkasnya. (Bekti)

Baca juga: Inspektorat Minta Uang Rp 50 Juta Program Digitalisasi Arsip Akta Kelahiran Dikembalikan ke Kas Daerah