Wabup Cirebon Sosialisasi Stunting dan Tinjau Rutilahu di Desa Sibubut

KAB. CIREBON - Wakil Bupati Cirebon (Wabup), Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si, melakukan kunjungan ke Desa Sibubut, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon dalam rangka silaturahmi sekaligus edukasi dan sosialisasi mengenai stunting, Jum’at (10/2/2023).

Sosialisasi stunting ini gencar dilakukan, mengingat angka stunting di Kabupaten Cirebon masih sangat tinggi. Tercatat disepanjang tahun 2021, kasus stunting diangka 15.299 anak atau 9, 24% dibawah standar stunting yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sangat Penting Selesaikan Konflik Pertanahan

“Di tahun 2022, sudah turun diangka 14.014 anak atau sekitar 8, 5%, artinya penurunan angka tersebut dalam 1 tahun hanya 1% saja, ” ujar Ayu—sapaan akrab Wabup Cirebon.

Ia pun berharap, angka penurunan kasus stunting bisa mencapai 3% setiap tahunnya dan di tahun 2024 nanti bisa zero stunting.

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

Selain itu, kunjungan ke Desa Sibubut tersebut, Ayu sekaligus mendatangi lokasi dan meninjau langsung kondisi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dihuni oleh Ibu Naimah bersama keluarga kecilnya. 

Saat meninjau rutilahu ini, ia tidak melihat ada WC di rumah tersebut dan tidak sesuai standar rumah sehat, karena kondisinya sangat lembab. 

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

Dan benar saja, setelah berbincang langsung, ternyata suami Ibu Naimah memang sering menderita sesak nafas. “Ternyata memang benar, suaminya juga sering sesak nafas, ” kata Ayu.

Melihat kondisi tersebut, Ayu berjanji akan mengajukan perbaikan rumah tersebut melalui program rutilahu dari Baznas Kabupaten Cirebon, agar menjadi rumah layak huni. 

Baca juga: Ridwan Kamil Resmikan Penataan Jalan Penghubung Jabar-Jateng

“Nanti akan saya ajukan program rutilahu ke Baznas, supaya bisa dibangun dan diperbaiki, agar rumah Ibu Naimah ini menjadi rumah yang layak huni, ” ungkapnya.

Agus S

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia